MAKALAH HUKUM LINGKUNGAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Lingkungan
hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan YME yang diberikan kepada
seluruh umat manusia tanpa terkecuali.Karenanya hak untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia bahkan
mahluk hidup yang ada didunia.Dibalik kesamaan hak tersebut,tentunya adalah
kewajiban semua manusia juga untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan
hidup ini.Kewajiban disini menjurus kepada semua tindakan,usaha,dan kegiatan
yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara berkelompok guna
menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.Hal ini perlu dan wajib untuk
dilaksanakan karena kondisi lingkungan hidup dari hari ke hari semakin
menunjukkan penurunan kualitas yang cukup signifikan.
Tidak
hanya terjadi di Indonesia saja,masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan
hidup telah menjelma menjadi sebuah isu global yang diyakini secara
Internasional.Kondisi ini tentu saja memaksa tiap-tiap negara didunia untuk
memberikan kadar perhatian yang lebih dari biasanya terhadap masalah pencemaran
dan pengrusakan Lingkungan Hidup ini.Salah satu cara yang dilakukan oleh dunia
Internasional adalah melalui bentuk-bentuk kerjasama antar negara termasuk
mengadakan pertemuan-pertemuan Internasional terkait dengan masalah Lingkungan
Hidup.Dimulai dengan pertemuan Stockholm 1972 sampai dengan saat ini,dunia
Internasional telah sepakat menempatkan masalah Lingkungan Hidup sebagai salah
satu permasalahan Internasional yang mendesak untuk diselesaikan.Karena memang
dampak yang diberikan sebagai akibat dari pengrusakan dan pencemaran Lingkungan
Hidup ini telah mulai dirasakan oleh jutaan umat manusia didunia dan hal ini
juga diyakini akan berdampak sangat buruk pada generasi dunia dimasa
mendatang.Kerusakan Lingkungan Hidup memang dapat terjadi secara alami dalam
bentuk bencana dan sebagainya,namun juga dapat terjadi sebagai akibat dari ulah
manusia yang tidak mau dan tidak mampu untuk menjaga kelestarian fungsi
Lingkungan Hidupnya sendiri.
Indonesia
sendiri tidak mau ketinggalan dalam memikirkan permasalahan Lingkungan Hidup
ini. Menurut Emil Salim, ada tiga sebab utama mengapa Indonesia merasa perlu
menangani masalah Lingkungan Hidup secara sungguh-sungguh,yaitu :
· Kesadaran
bahwa Indonesia sulit menanggapi masalah Lingkungan hidup sendiri;
· Keharusan
untuk mewariskan kepada generasi mendatang,bahwa sumber daya alam yang biasa
diolah secara berkelanjutan dalam proses pembangunan jangka panjang;
Alasan
yang sifatnya idiil,yaitu untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya
(Salim,1980:23).
Kondisi
ini disebabkan karena pada kenyataannya masih banyak sekali ditemukan berbagai
pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup yang terjadi di negara kita
ini.Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap pihak yang telah
melakukan pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup tersebut dilakukan
melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan
berlaku di negara Indonesia.Dalam hukum negara Indonesia sendiri,masalah
sengketa Lingkungan Hidup dapat diselesaikan dengan beragam cara.Dimulai dari
penyelesaian melalui jalur peradilan maupun diluar jalur peradilan,mulai dari
pelanggaran secara Pidana sampai dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang
dilakukan secara Perdata.Beragam cara ini memberikan kesempatan dan pilihan
kepada warga negara untuk menentukan proses hukum terkait dengan berbagai
bentuk kegiatan pencemaran dan pengrusakan Lingkungan.
Berbagai
cara telah diupayakan oleh pemerintah termasuk dengan memperbaiki
instrument-instrumen hukum terutama yang terkait dengan Lingkungan Hidup.Salah
satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Undang-undang
yang mulai berlaku sejak Oktober 2009 dan tercatat dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 ini menggantikan peran dari
Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup.Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ini diyakini memiliki tingkat
kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan UU
No 23 tahun 1997,ini dikarenakan masih banyak celah-celah hukum yang
ditinggalkan oleh UU No 23 tahun 1997 tersebut.Salah satu hal yang paling dinanti
dari penerapan UU No 32 tahun 2009 ini adalah pada konteks penyelesaian masalah
pencemeran dan pengrusakan Lingkungan Hidup,tentang bagaimana bentuk
penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para
pelanggarnya.
1.2 Perumusan Masalah
Melalui
pembahasan singkat di Bab Pendahuluan mengenai permasalahan Lingkungan Hidup
khususnya mengenai pencemaran dan pengrusakan Lingkungn Hidup,maka penulis
mencoba mengambil dua hal yang sekira nya menjadi permasalahan dan memerlukan
pembahasan dalam makalah kali ini,yaitu :
1.Bagaimana
perbedaan antara UU No 23 Tahun 1997 dengan UU No 32 tahun 2009?
2.
Bagaimana penerapan UU No 32 Tahun 2009 terkait dengan penyelesaian sengketa
hukum?
1.3. Tujuan
Tujuan
dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang hukum
Lingkungan , perbedaan antara UU No 23 Tahun 1997 dengan UU No 32 tahun 2009
dan penerapan UU No 32 Tahun 2009 terkait dengan penyelesaian sengketa hukum.
1.4 Manfaat
Manfaat
dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang hukum
Lingkungan yang berkembang di indonesia dan mengetahui penjelasan perbedaan
antara UU No 23 Tahun 1997 dengan UU No 32 tahun 2009 dan penerapan UU No 32
Tahun 2009 terkait dengan penyelesaian sengketa hukum.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Perbandingan UU No
23/1997 dengan UU No 32/2009
Seperti
halnya yang kita ketahui bersama,Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 68 (TLN No 3699) dibuat untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 12 dan TLN Nomor 3215.Pada dasarnya,UU No 23 Tahun 1997
telah menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan,dimana hal undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap
undang-undang sebelumnya.Kemudian pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan
instrumen hukum yang baru guna menggantikan UU No 23 tahun 1997 mengingat
berbagai perubahan situasi dan kondisi terkait permasalahan Lingkungan Hidup yang
terjadi di Indonesia.Karena itulah,perbedaan yang paling mendasar dari UU No 23
Tahun 1997 dengan UU No 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan pada UU terbaru
ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang
didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses
perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
Lingkungan Hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan
pengintegrasian aspek transparansi,partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.
Undang-undang
32 tahun 2009 ini jira kita lihat,memberikan kewenangan yang luas lepada
pemerintah dalam hal ini Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan
pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta
koordinasi dengan instansi lain. Hal ini tidak ditemukan pada UU No 23 Tahun
1997,sehingga jira kita cermati unsur pemerintahan daerah disini termasuk
meliputi kekayaan alam yang dimiliki dan berada pada statu daerah tertentu di
Indonesia (Rina Suliastini,2009:3).Selain itu pula,terkait dengan masalah
otonomi daerah,undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang Sangay luas
lepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup di daerah masing-masing.Selain itu pula seperti halnya yang
dijelaskan dalam bagian penjelasan atas UU No 32 tahun 2009 pada point 8 bagian
Pertama,dikatakn bahwa Undang-Undang ini juga mengatur :
1. Keutuhan
unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kejelasan
kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan
pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Pendayagunaan
perizinan sebagai instrumen pengendalian;
5. Pendayagunaan
pendekatan ekosistem;
6. Kepastian
dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
7. Penguatan
demokrasi lingkungan melalui akses informasi,akses partisipasi,dan akses
keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
8. Penegakan
hukum perdata,administrasi,dan pidana secara lebih jelas;
9. Penguatan
kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif
dan responsif; dan
10. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan
hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.
Kemudian,jika
kita lihat dari penjabaran pasal per pasal maka hal-hal yang disampaikan oleh
bagian penjelasan UU No 32 Tahun 2009 tersebut,akan terlihat lebih jelas dan
gamblang.Diantaranya hal tersebut hádala :
Penerapan
ancaman pidana minimum disamping ancaman hukuman maksimum.Pada UU No 23 tahun
1997,ketentuan pidana dimuat dalam Bab IX tentang Ketentuan Pidana yang terdiri
dari 8 pasal,dimulai dari pasal 41 – 48. Pada pasal-pasal tersebut hanya
mengatur mengenai ancaman hukuman maksimum,ini berbeda dengan UU No 32 Tahun
2009 yang juga memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum yang
tercantum pada Bab XV Ketentuan Pidana.Dengan demikian diharapkan,pada semua
tindakan,usaha,dan kegiatan yang melanggar daripada Undang-undang ini
diharapkan ada acuan dalam pemberian hukuman oleh hakim dan bisa menghindari
berbagai bentuk putusan bebas ataupun putusan pengadilan yang tidak maksimal.
Perluasan
alat bukti. Dari berbagai fakta sejarah yang berkembang, modus-modus kejahatan
dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan yang selalu berubah-ubah guna
mengelabui proses penyidikan.Alat bukti yang diatur pada pasal 184 KUHAP belum
mewadahi mengenai berbagai pendukung alat bukti semisal contoh melalui data
elektronik.Dalam berbagai contoh kasus,bentuk data elektronik seperti print out
dan call data record ,tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu alat bukti.Sehingga
UU No 32 Tahun 2009 pada pasal 96 huruf (f) mengatur mengenai alat bukti lain
yang meliputi informasi yang diucapkan,dikirimkan,diterima atau disimpan secara
elektronik,magnetik, optik,dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti
data, rekaman,atau informasi yang dapat dibaca,dilihat dan didengar yang dapat
dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan statu sarana,baik yang tertuang
diatas kertas,benda fisik apapun selain kertas,atau yang terekam secara
elektronik,tidak terbatas pada tulisan,suara atau gambar, peta,rancangan,foto
atau sejenisnya,huruf,tanda,angka,simbol atau perporasi yang memiliki makna
atau yang dapat dipahami atau dibaca.
Penerapan
asas Ultimum Remedium.Pada UU No 23 Tahun 1997 dikenal konsep asas
Subsidiaritas yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sangsi
bidang hukum lain,seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata,dan alternatif
penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan
pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau
perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.Sedangkan pada asas ultimum
remedium dikatakan bahwa mewajibkan penerapan penegakkan hukum
pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum admnistrasi dianggap
tidak berhasil.Kaitan dengan hal ini,terlihat jelas bahwa pada UU No 23 Tahun
1997 memiliki berbagai macam rintangan guna mencapai kepada penegakan hukum
secara pidana,akan tetapi hal ini di persempit ruang geraknya melalui penerapan
asas Ultimum Remedium pada UU No 32 tahun 2009, sehingga diharapkan dengan
keluarnya UU No 32 Tahun 2009 ini bentuk pelanggaran pidana terhadap pencemaran
dan perusakan Lingkungan Hidup dapat ditegakan dengan seadil-adilnya.
2.2 Penerapan Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia
Penyelesaian
sengketa Lingkungan Hidup pada UU No 32 Tahun 2009 melengkapi dari
undang-undang sebelumnya,sebagaimana yang tercantum pada Bab XIII UU No 32
Tahun 2009 dikatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat
ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan (pasal 84 ayat 1).Pada
bagian kedua tentang penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar
pengadilan,dikatakan pada pasal 85 (1) bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan
hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai
:
1. Bentuk
dan besar nya ganti rugi;
2. Tindakan
pemulihan akibat pencemaran dan/atau peruskan;
3. Tindakan
tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan;
dan/atau
4. Tindakan
untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
Bentuk-bentuk
penyelesaian lingkungan hidup diluar pengadilan ini menganut konsep Alternative
Dispute Resolution (ADR),yang dilakukan dalam wujud mediasi ataupun
arbritasi.Dan pada bagian inilah peran Polri dapat masuk dan ikut serta menjadi
seorang mediator dalam pelaksanaan mediasi.Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa
ini memang memperkenankan untuk hadirnya orang ketiga sebagai penengah dan
bukan penentu kebijakan.
Sedangkan
penyelesaian sengketa melalui peradilan diatur pada bagian ketiga UU No 32
Tahun 2009 dan terdiri dari :
1. Ganti
Kerugian dan Pemulihan Lingkungan
2. Tanggung
Jawab Mutlak
3. Hak Gugat
Pemerintah dan Pemerintah daerah
4. Hak Gugat
Masyarakat
5. Hak gugat
Organisasi Lingkungan Hidup
6. Gugatan
Administratif
Akan
tetapi dibalik ini semua,UU No 32 Tahun 2009 mengenal apa yang dinamakan asas
Ultimum Remedium,yakni mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai
upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak
berhasil.Yang mana penerapan asas ini,hanya berlaku bagi tindak pidana formil
tertentu,yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah,emisi,dan
gangguan.
Jika
dilihat dari penerapan hukum secara perdata,Hak gugat pemerintah dan pemerintah
daerah,hak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan hidup merupakan
bentuk-bentuk pengamalan konsep axio popularis,class action dan legal
standing.Konsep-konsep ini merupakan terobosan hukum yang sangat baik dalam
penerapannya.Penerapan hukum perdata ini juga diikuti engan berbagai persyaratan seperti
pelaksanaan hak gugat oleh pemerintah bisa dilakukan oleh Kejaksaan,pelaksanaan
clas action yang dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dan
pelaksanaan hak gugat oleh organisasi Lingkungan yang harus memenuhi persyaratan
organisasi sesuai dengan apa yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 ini.Ancaman
hukuman yang ditawarkan oleh UU No 32 Tahun 2009 ini juga cukup
komprehensif,misalkan mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan
pidana dan perdata yang mengancam setiap pelanggaran peraturan dibidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,baik
perseorangan,korporasi,maupun pejabat.Contoh yang paling konkret adalah porsi
yang diberikan pada masalah AMDAL.Sekurangnya terdapat 23 pasal yang mengatur
mengenai AMDAL,tetapi pengertian dari AMDAL itu sendiri berbeda antara UU No
32/2009 dengan UU No 23/1997,yakni hilangnya ”dampak besar”.Hal-hal baru
mengenai AMDAL yang termuat pada undang-undang terbaru ini antara lain:AMDAL
dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup;
1. Penyusunan
dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL;
2. Komisi
penilai AMDAL pusat,Provinsi,maupun Kab/Kota wajib memiliki lisensi AMDAL;
3. AMDAL dan
UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penertiban izin lingkungan;
4. Izin
lingkungan diterbitkan oleh Menteri,Gubenur,Bupati/Walokota sesuai
kewenangannya.
Selain
hal-hal yang disebutkan diatas,ada pengaturan yang tegas dan tercantum dalam UU
No 32 Tahun 2009 ini ,yaitu dikenakannya sanksi pidana dan sanksi perdata
terkait pelanggaran bidang AMDAL.Hal-hal yang terkait dengan sanksi tersebut
berupa :
· Sanksi
terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
· Sanksi
terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat
kompetensi;
· Sanksi
terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan
dokumen AMDAL atau UPL/UKL
BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Melalui
berbagai pembahasan mengenai Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat kita ketahui bahwa
Undang-undang ini merupakan bentuk penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 23
tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,baik dilihat dari segi hukum
maupun administrasi.Penyempurnaan itu adalah adanya penguatan pada UU terbaru
ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang
didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses
perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
Lingkungan Hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan
pengintegrasian aspek transparansi,partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.
Bentuk penguatan tersebut dilihat dari aspek lama pidana,perluasan alat bukti
yang ada,dan pengembangan asas Ultimum Remedium.
3.2 Saran
Saran
saya agar penerapan asas hukum pada undang-undang ini juga tetap mengedepankan
bentuk-bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui jalur pengadilan
maupun melalui jalur pengadilan.Jalur pengadilan juga dapat dibedakan lagi
menjadi penerapan hukum pidana ataupun penerapan hukum perdata. Penerapan hukum
perdata dilakukan melalui ganti kerugian dan pemulihan lingkungan,tanggung
jawab mutlak,hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah,hak gugat masyarakat
dan hak gugat organisasi lingkungan.
DAFTAR
PUSTAKA
·
Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP
·
Undang-Undang RI Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
·
Modul Pengetahuan dan Hukum
Lingkungan PTIK,2007.
·
Rina Suliastini,2009.Perbandingan UU No 23/1997
dengan UU No 32 /2009
·
Ali Azar,2007.Upaya penegakan hukum terhadap
Kerusakan lingkungan Hidup.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar